Olahraga

Kemenkum Blokir Akses Administrasi FFI, Tunggu Kejelasan dari PSSI

Kemenkum Blokir Akses Administrasi FFI, Tunggu Kejelasan dari PSSI
Jakarta, CNN Indonesia

Kementerian Hukum (Kemenkum) membekukan sementara akses administrasi badan hukum Federasi Futsal Indonesia (FFI) di tengah persoalan kepengurusan internal organisasi.

Melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kemenkum memblokir akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) atas nama FFI, yang kini menggunakan nama Asosiasi Futsal Indonesia.

Pemblokiran tersebut merupakan tindak lanjut atas surat Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) pada 13 November 2026 yang meminta pembatasan akses administrasi FFI guna mencegah perubahan data kepengurusan selama persoalan internal organisasi belum diselesaikan.

Direktur Badan Usaha Ditjen AHU Kemenkum, Andi Taletting Langi, mengatakan pihaknya telah menerima surat tersebut dan menindaklanjutinya sesuai kewenangan Kemenkum.

"Saat ini, sesuai dengan permintaan PSSI, akses SABH atas nama FFI telah diblokir sementara untuk mencegah adanya perubahan data kepengurusan selama persoalan internal organisasi masih dalam proses penyelesaian. Kami menunggu dari PSSI untuk melakukan penyelesaian di internal futsal," ujar Andi di Jakarta, Senin (16/11).

Andi menegaskan, pemblokiran tersebut hanya berlaku pada akses administrasi badan hukum dan tidak menghentikan aktivitas organisasi maupun kegiatan olahraga futsal.

"Yang diblokir adalah akses administrasi badan hukumnya, bukan kegiatan futsalnya yang berada di bawah naungan PSSI. Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada perubahan data kepengurusan sebelum ada kejelasan mengenai kepengurusan definitif yang diakui sesuai mekanisme organisasi di bawah PSSI," ujar Andi.

Kemenkum akan menindaklanjuti proses administrasi setelah Kongres Luar Biasa (KLB) digelar, dan PSSI menyampaikan pemberitahuan resmi mengenai kepengurusan definitif FFI.

Andi memastikan langkah tersebut bukan bentuk intervensi terhadap dinamika internal organisasi olahraga. Kemenkum tetap menghormati kewenangan PSSI dan mekanisme organisasi dalam menyelesaikan persoalan kepengurusan FFI.

"Kemenkum tidak masuk ke dalam persoalan internal organisasi ataupun menentukan siapa yang berhak memimpin FFI. Itu merupakan ranah PSSI karena futsal sebagai organisasi yang menjadi anggota PSSI, seperti asosiasi lainnya, bola pantai, atau asosiasi bola wanita, sesuai aturan yang berlaku. Tugas kami adalah memastikan administrasi badan hukum tetap tertib dan memiliki dasar yang jelas sesuai ketentuan yang berlaku," paparnya.

Dalam surat kepada Kemenkum, PSSI juga menyampaikan telah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum FFI untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan. Penunjukan tersebut sekaligus menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan KLB sebagai mekanisme penyelesaian persoalan internal.

Andi berharap persoalan kepengurusan FFI segera diselesaikan melalui mekanisme organisasi agar tidak mengganggu pembinaan dan pengembangan futsal nasional.

"Yang terpenting, persoalan administratif dan kepengurusan ini dapat segera diselesaikan agar perhatian seluruh pihak kembali tertuju pada pembinaan atlet, penyelenggaraan kompetisi, dan kemajuan prestasi futsal Indonesia," pungkas Andi.

Sebagai bagian dari struktur sepak bola nasional, FFI berada di bawah naungan PSSI. Karena itu, proses dan perubahan kepengurusannya harus mengacu pada Statuta PSSI serta mekanisme organisasi yang berlaku.