BANTUL -- Serikat pekerja dan buruh di Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong agar hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) menjadi pertimbangan penting dalam penetapan upah minimum 2027. Dorongan tersebut disampaikan dalam audiensi di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) DIY untuk mendiskusikan metodologi penghitungan KHL yang dinilai masih menghasilkan perbedaan angka cukup signifikan.
Koordinator Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY Irsyad Ade Irawan, mengapresiasi hasil penelitian BPS bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengenai KHL berbasis data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Namun, menurutnya, masih diperlukan penyelarasan metodologi agar angka yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan hidup layak pekerja.
Ia menyoroti, angka KHL DIY yang dalam data Kemnaker tercatat sekitar Rp4,6 juta pada tahun sebelumnya dan Rp4,8 juta pada tahun ini. Menurutnya, angka tersebut perlu dilihat berdasarkan asumsi penghitungan yang digunakan.
Sebab, penghitungan berbasis Susenas menggunakan pendekatan pengeluaran rumah tangga dengan asumsi terdapat dua orang bekerja dan menanggung dua anggota keluarga lainnya. Angka KHL tersebut tidak bisa serta-merta dimaknai sebagai kebutuhan hidup layak seorang pekerja lajang.
"Kalau kita bagi secara matematis dan sederhana, angka Rp4,8 juta itu berarti satu orang hanya memerlukan sekitar Rp1,2 juta untuk hidup layak. Ini yang perlu kita diskusikan lebih lanjut," ujarnya, Rabu (18/11/2026).
Sebagai pembanding, MPBI DIY bersama sejumlah serikat buruh selama ini melakukan survei KHL secara mandiri dengan mengacu pada komponen kebutuhan hidup layak dan harga komoditas di pasar. Berdasarkan survei tahun sebelumnya, kebutuhan hidup layak pekerja lajang di DIY berada pada kisaran Rp3,7 juta hingga Rp4,2 juta.
Bahkan, apabila komponen kebutuhan diperluas, penghitungan KHL versi serikat buruh dapat mencapai Rp5 juta hingga Rp6 juta. Irsyad menjelaskan, survei yang dilakukan serikat buruh mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari makanan, pakaian, perumahan, pendidikan hingga rekreasi.
Karena itu, pihaknya mengusulkan agar penghitungan KHL tidak hanya mengandalkan pendekatan pengeluaran rumah tangga, tetapi juga mempertimbangkan survei langsung terhadap harga komoditas dan kebutuhan pekerja. Menurutnya, perbedaan metodologi sangat menentukan besaran angka KHL yang nantinya digunakan sebagai salah satu pertimbangan penetapan upah minimum.
"Yang ingin kami sampaikan kepada BPS adalah bahwa angka KHL itu bukan hanya dari pengeluaran, tetapi juga dari komponen-komponen hidup layak. Mulai dari pendidikan, perumahan, makanan hingga rekreasi," katanya.
Ia pun berharap dialog dengan BPS dan pemerintah dapat menghasilkan metodologi penghitungan KHL yang lebih objektif dan mendekati kebutuhan riil pekerja. Terlebih, regulasi ketenagakerjaan terbaru telah memberikan ruang bagi KHL untuk menjadi pertimbangan dalam penetapan upah minimum.
Dia megaku sudah mencoba berdialog secara konstruktif dengan BPS dan juga pemerintah daerah dan pusat agar bisa merumuskan metode KHL. "Kami sudah menyampaikan secara sepintas dan sudah terlihat metode yang berbeda untuk menentukan KHL," kata Irsyad.
Irsyad menjelaskan, Serikat Buruh di Yogya menggunakan tradisi yang lama yaitu menggunakan survei barang harga di pasar. Sementara BPS atau Susenas mereka menggunakan pengeluaran sehingga memang ada angka yang berbeda.
"Kami akan sampaikan ke Dirjen bahwa untuk yang ke depannya jangan menggunakan formula-formula yang sifatnya seragam secara nasional. Misalnya, dengan pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya, seperti itu," ujarnya.