Ekonomi

Ini Harapan Pengusaha Terkait Penetapan UMP 2027

Ini Harapan Pengusaha Terkait Penetapan UMP 2027

JAKARTA -- Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mendorong penetapan UMP 2027 melalui dialog sosial tripartit yang terbuka, konstruktif, dan berbasis data, dengan melibatkan pemerintah, pengusaha, dan pekerja melalui Dewan Pengupahan. Ketua Umum APINDO Shinta Widjaja Kamdani menilai perlunya menyerap berbagai masukan untuk menghasilkan implementasi kebijakan secara berkelanjutan.

"Penetapan UMP 2027 perlu dilihat dalam kerangka yang lebih luas, yakni bagaimana kebijakan pengupahan dapat memberikan daya dukung bagi pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan memperluas kesempatan kerja formal," ujar Shinta saat dihubungi Republika di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Bagi Shinta, ketiga tujuan tersebut saling berkaitan dan harus berjalan secara seimbang. Shinta menyampaikan kenaikan upah yang berkelanjutan membutuhkan dukungan produktivitas, pertumbuhan kegiatan usaha, serta kemampuan perusahaan untuk mempertahankan dan menciptakan lapangan kerja baru.

"Perlu diketahui kondisi dunia usaha saat ini sangat beragam. Sebagian sektor menunjukkan pertumbuhan," sambung Shinta.

Namun, Shinta menyebut tidak sedikit perusahaan, khususnya di industri padat karya, yang masih menghadapi tekanan biaya produksi, pelemahan permintaan, dan tantangan menjaga keberlangsungan operasional. Bahkan, lanjut Shinta, sebagian perusahaan masih berada dalam kondisi survival mode, dengan prioritas mempertahankan kegiatan usaha dan menghindari pengurangan tenaga kerja.

"Perbedaan kemampuan tersebut perlu diperhitungkan dalam kebijakan pengupahan, termasuk dengan mempertimbangkan karakteristik ekonomi, produktivitas, dan tingkat pengangguran di masing-masing daerah," ucap Shinta.

Dalam menentukan besaran kenaikan UMP, Shinta menilai perlunya kejelasan dasar perhitungan. Indikator seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, kebutuhan hidup layak (KHL), produktivitas tenaga kerja, serta kondisi pasar tenaga kerja perlu digunakan secara objektif, terukur, dan berbasis data. Shinta menyampaikan upah minimum pada dasarnya merupakan jaring pengaman (safety net) sebagai batas bawah pengupahan, bukan standar upah yang berlaku seragam bagi seluruh pekerja.

"Bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, pengupahan berpedoman pada struktur dan skala upah perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku," lanjut dia.

Dengan berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2026, ungkap Shinta, implementasi formula pengupahan yang baru juga perlu memberikan kepastian hukum dan prediktabilitas bagi pekerja maupun dunia usaha. Shinta mengatakan kejelasan mengenai penentuan indeks tertentu dalam rentang 0,5 hingga 1, metodologi penghitungan KHL, serta hubungan kedua komponen tersebut dalam penetapan upah minimum menjadi sangat penting.

"Penerapannya perlu dilakukan secara konsisten dan transparan, dengan memperhitungkan perbedaan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan antardaerah," ungkap Shinta.

Hal ini membuat perusahaan dapat merencanakan biaya operasional, investasi, dan perekrutan tenaga kerja secara lebih terukur. Di sisi lain, ucap Shinta, upaya meningkatkan kesejahteraan dan daya beli pekerja tidak semestinya hanya bertumpu pada kenaikan nominal upah.

"Pemerintah, termasuk pemerintah daerah, juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, menyediakan transportasi publik yang terjangkau, memperluas akses hunian pekerja, serta meningkatkan keterjangkauan layanan dasar," kata Shinta.

Shinta meyakini langkah-langkah tersebut dapat membantu meningkatkan daya beli riil pekerja, sementara investasi pada teknologi, pengembangan keterampilan, upskilling maupun reskilling, dan peningkatan produktivitas akan memperkuat kemampuan perusahaan untuk memberikan kenaikan upah secara berkelanjutan.

sumber : Antara