Politik

Indonesia Luncurkan Tiga Proyek Karbon Biru di COP31 Antalya

Indonesia Luncurkan Tiga Proyek Karbon Biru di COP31 Antalya

REPUBLIKA.CO.ID, ANTALYA, – Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan tiga proyek karbon biru di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB Ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Selasa (17/11). Peluncuran ini melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono menjelaskan, ketiga proyek tersebut berlokasi di Kalimantan Utara, kawasan Pantai Utara Jawa, dan Belitung Timur. Inisiatif ini menjadi langkah strategis Indonesia dalam memanfaatkan ekosistem pesisir untuk mengompensasi emisi karbon.

Proyek M4CR di Kalimantan Utara

Proyek pertama berada di Kalimantan Utara dengan pendanaan dari program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) yang didukung Bank Dunia dan donor dari Denmark. "Yang pertama di Kalimantan Utara, ini pendanaan dari M4CR, dari World Bank, donornya Denmark, dapat dana sekitar 4 juta (dolar AS). Ini sudah termasuk capacity building dan proyeknya sendiri," kata Diaz.

Proyek yang dikelola bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan ini memiliki luas lahan mencapai 43 ribu hektare. Diperkirakan, karbon yang dapat di-offset dari proyek ini mencapai 5,5 juta ton setara karbon dioksida dengan menggunakan skema Verra.

Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan, Nani Hendiarti, menambahkan bahwa proyek M4CR di Kalimantan Utara sudah dimulai sekitar 3,5 tahun lalu dan kini sedang dalam proses masuk ke Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). "Hampir 50 persen dari nilai ekonomi yang diperoleh dari karbon biru, akan kembali kepada masyarakat," ujarnya.

Proyek Karbon Biru di Pantura dan Belitung Timur

Dua proyek lainnya dikelola oleh KKP. Proyek di kawasan Pantai Utara Jawa memiliki luas sekitar 81 ribu hektar, sementara proyek di Belitung Timur mencakup area seluas 14 ribu hektar. Menariknya, proyek di Belitung Timur tidak hanya fokus pada mangrove, tetapi juga mencakup ekosistem padang lamun. "Ini jadi sampel yang bagus sekali," kata Diaz.

Sebagai landasan hukum perdagangan karbon biru, KKP telah meluncurkan Peraturan Menteri KKP Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menegaskan bahwa tujuan utama penyelenggaraan nilai ekonomi karbon adalah pemulihan ekosistem lingkungan sebagai solusi perubahan iklim. "Benefit dari nilai karbon untuk menjadi motivasi untuk pemulihan tersebut," jelasnya.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara