Nasional

INDEF: Pertumbuhan Aset Keuangan Syariah Belum Diikuti Pendalaman Pasar

INDEF: Pertumbuhan Aset Keuangan Syariah Belum Diikuti Pendalaman Pasar

BOGOR -- Kepala Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF, Professor Nur Hidayah, menilai pertumbuhan aset ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia belum sepenuhnya menghasilkan aktivitas ekonomi yang produktif. Karena itu, pemerintah perlu mengarahkan kebijakan pada perluasan akses masyarakat, penguatan usaha, dan pengembangan industri halal pada 2027.

Nur mengatakan dalam Outlook Ekonomi Syariah Indonesia 2027, INDEF melihat perkembangan sektor ini melalui tiga tingkatan, yakni mikro yang mencakup masyarakat dan pelaku usaha, meso yang meliputi industri dan lembaga, serta makro yang mencakup kebijakan nasional.

"Sesungguhnya aset ekonomi dan keuangan syariah itu terus bertumbuh, namun belum menghasilkan sebuah konversi yang menghasilkan prestasi yang bisa kita miliki dan potensial untuk kita kembangkan," kata Nur dalam diskusi Outlook Ekonomi Syariah Indonesia 2027: Menakar Resiliensi, Mendorong Arah Keberlanjutan di Universitas Tazkia, Senin (16/11/2026).

Ia memaparkan, aset keuangan syariah pada periode 2020-2025 tumbuh rata-rata 11,69 persen. Namun, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya diikuti pendalaman pasar dan perluasan partisipasi masyarakat.

Salah satu indikasinya terlihat dari penurunan rasio investor aktif syariah. Angkanya turun dari 34,29 persen pada 2021 menjadi sekitar 11,85 persen pada Juni 2026. Kapitalisasi pasar saham syariah juga mengalami tekanan dan tercatat turun 52,02 persen dari puncaknya.

Menurut Nur, tantangan pada 2027 bukan hanya memperbesar aset, tetapi juga mengubah potensi menjadi kegiatan ekonomi nyata. Hal itu mencakup kemudahan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, penguatan usaha, hingga peningkatan aktivitas investasi.

Pada tingkat mikro, dia menyoroti kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan syariah. Pemahaman masyarakat belum sepenuhnya diikuti akses terhadap layanan yang mudah dan dapat dipercaya.

Kepercayaan konsumen juga menjadi perhatian, terutama pada layanan pinjaman daring syariah. Nur menilai pengembangan teknologi keuangan syariah harus disertai pengawasan dan perlindungan konsumen yang kuat.

Pada tingkat industri, perkembangan antarsektor ekonomi syariah dinilai belum berjalan seimbang. Kekuatan produksi halal belum sepenuhnya terhubung dengan layanan pembiayaan syariah.

Nur menyebut, ekspor produk halal Indonesia pada Januari-Maret 2026 mencapai 11,64 juta dolar AS. Jumlah produk bersertifikat halal juga meningkat menjadi sekitar 11,13 juta produk.

Namun, pembiayaan syariah untuk rantai nilai halal masih terbatas. Kontribusi rantai nilai tersebut terhadap produk domestik bruto (PDB) tercatat sekitar 2,74 persen. Banyak pelaku UMKM bersertifikat halal juga masih bergantung pada pembiayaan konvensional.

Ia menilai penundaan sebagian kewajiban sertifikasi halal hingga Oktober 2028 perlu dimanfaatkan pemerintah dan pelaku usaha untuk memperkuat ekosistem industri halal, bukan justru menunda persiapan. "Kuncinya adalah menghubungkan pembiayaan dengan kebutuhan UMKM dan rantai produksi halal," ujarnya.

Di sektor perbankan syariah, Nur memperkirakan pangsa pasar pada akhir 2027 berada di sekitar 7,4 persen. Angka tersebut menunjukkan tantangan untuk meningkatkan pangsa perbankan syariah menjadi 10 persen masih cukup besar.

Untuk itu, dia menilai kebijakan pembiayaan yang lebih proporsional bagi sektor padat karya dan kegiatan ekonomi produktif dapat membantu memperkuat perbankan syariah.