REPUBLIKA.CO.ID, DOMPU, – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bima, Nusa Tenggara Barat, memperkuat pengamanan akses data keimigrasian antarinstansi melalui penerapan aplikasi Layanan Data Keimigrasian (LDK). Langkah ini diambil untuk memastikan setiap permintaan dan pemanfaatan informasi dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Kepala Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bima, I Gede Mario Mahadiyasa, mewakili Kepala Kantor Joko Widodo, menegaskan bahwa data keimigrasian tidak hanya dibutuhkan untuk kepentingan internal. Informasi ini juga menjadi data pendukung krusial bagi instansi pemerintah dan aparat penegak hukum.
"Data keimigrasian bukan saja menjadi konsumsi imigrasi, tetapi aparat penegak hukum dan instansi terkait juga memerlukan data tersebut," ujarnya dalam kegiatan Diseminasi Kebijakan Keimigrasian Layanan Data Keimigrasian Tahun Anggaran 2026 di Dompu, Selasa.
Ia menjelaskan, aplikasi LDK dirancang khusus untuk mengakomodasi permohonan data dari instansi yang memiliki kewenangan melalui mekanisme resmi dan terkontrol. Dengan sistem ini, permintaan informasi keimigrasian tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena harus mengikuti prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keamanan dan Akuntabilitas Data
Menurut I Gede Mario, aspek keamanan, kerahasiaan, dan akuntabilitas menjadi perhatian utama dalam pengelolaan data keimigrasian. Pengaturan akses yang ketat diperlukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan informasi, termasuk data pribadi warga negara Indonesia maupun orang asing.
Melalui aplikasi LDK, instansi yang berwenang dapat mengajukan permohonan informasi keimigrasian secara terpusat. Data yang dapat dimohonkan antara lain berkaitan dengan visa, paspor, perlintasan orang, izin tinggal, hingga deportasi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penerapan layanan ini juga diarahkan untuk memperjelas mekanisme permintaan data. Dengan demikian, instansi pemohon dapat mengetahui secara pasti prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum memperoleh informasi yang dibutuhkan.
Diseminasi kebijakan tersebut dihadiri oleh Kepala Staf Kodim 1614/Dompu Mayor Inf M. Yamin, Perwira Seksi Intelijen Kodim 1614/Dompu Kapten Kav Syarifuddin, perwakilan Kejaksaan Negeri Dompu, Polres Dompu, serta sejumlah organisasi perangkat daerah.
Dalam kegiatan itu, Imigrasi Bima juga membuka ruang diskusi bagi para peserta untuk menyampaikan pertanyaan, masukan, dan kendala yang dihadapi terkait penerapan layanan LDK. Keterlibatan berbagai instansi pemerintah dan aparat penegak hukum ini diharapkan dapat menyamakan pemahaman mengenai tata cara permohonan serta penggunaan data keimigrasian untuk mendukung pelaksanaan tugas masing-masing.
Melalui layanan LDK, Imigrasi Bima berharap pertukaran informasi antarinstansi dapat berlangsung lebih tertib dan akuntabel, sekaligus menjaga keamanan serta kerahasiaan data sesuai ketentuan hukum.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.