Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral () mendorong pemerintah daerah mempersiapkan pengusaha lokal agar mampu mengambil peluang bisnis di sektor pertambangan.
Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian ESDM Tirta Nugraha Mursitama menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ingin pengelolaan kekayaan alam tidak hanya menguntungkan perusahaan besar dari luar daerah, sementara pengusaha lokal sekadar menjadi penonton.
"Pak Menteri kan selalu mengatakan, Jangan sampai yang dapat itu hanya di pusat saja. Kuenya itu harus ke daerah juga.' Nah, ini menurut saya prinsip yang berkeadilan," kata Tirta di acara Senator Menyapa yang digelar CNN Indonesia di Jakarta, Kamis (19/11).
Tirta mengimbau pemerintah daerah mendukung pengusaha daerah memanfaatkan kebijakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) prioritas, yang dinilai salah satu terobosan pemerintah untuk menggerakkan perekonomian.
IUP prioritas memberikan kesempatan kepada kelompok tertentu untuk memperoleh wilayah tambang tanpa melalui mekanisme lelang biasa. Kelompok yang mendapat prioritas antara lain koperasi, badan usaha kecil dan menengah, badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan, BUMN, dan BUMD.
Sementara untuk kepentingan perguruan tinggi, IUP prioritas dapat diberikan melalui badan usaha yang memenuhi ketentuan.
Tirta menjelaskan pengusaha lokal bisa memanfaatkan IUP prioritas. Dalam tahap pelaksanaannya, pemerintah daerah diminta ikut mendampingi para pengusaha setempat terkait kesiapan modal, teknologi, dan tenaga kerja.
"(IUP prioritas) ini kan juga suatu ide, terobosan luar biasa, tetapi memang pelaksanaannya yang perlu kita kawal. Karena juga kita tahu bagaimana permodalannya, teknologinya, tenaga kerjanya," imbuhnya.
Senator Menyapa episode ketiga mengangkat tema 'Kekayaan Alam Melimpah, Kesejahteraan Lokal Terwujud'.
Episode ini membahas persoalan pemerataan manfaat sumber daya alam (SDA), terutama terkait pembagian Dana Bagi Hasil (DBH), transparansi penerimaan negara, serta dampak aktivitas industri terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil.
Forum dialog ini menghadirkan Ketua Komite II DPD RI Badikenita BR Sitepu, Wakil Ketua Komite II DPD RI Angelius Wake Kako, Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian ESDM Tirta Nugraha Mursitama, serta Gubernur Sukawesi Tengah Anwar Hafid.
Diskusi ini diharapkan dapat menguji keadilan pembagian manfaat SDA, keterbukaan data produksi dan penerimaan, pengawasan terhadap aktivitas perusahaan, serta upaya memastikan hilirisasi dan pengelolaan sumber daya alam memberikan dampak nyata bagi masyarakat lokal.
Episode ketiga Senator Menyapa dapat disaksikan melalui CNN Indonesia TV, YouTube CNN Indonesia, dan live streaming di CNNIndonesia.com pada Kamis, 12 November 2026, mulai pukul 19.00 WIB.