Eks Menteri Ditahan Gara-Gara Kasus Korupsi Rp 786 Miliar dari Saham

Jakarta, CNBC Indonesia - Fatma Betul Sayan Kaya, mantan Menteri Keluarga dan Layanan Sosial Turki, ditangkap aparat penegak hukum. Ia terjerat kasus korupsi pasar modal dan diduga meraup keuntungan fantastis hingga Rp 786 miliar.

Kaya menjalani pemeriksaan oleh unit tindak pidana pencucian uang di Kantor Kejaksaan Istanbul. Mengutip laporan Anadolu Agency (AA), pengadilan Turki telah resmi memerintahkan penahanan terhadap dirinya.

Kaya dituding melanggar regulasi pasar modal setempat sekaligus menjadi anggota organisasi yang dibentuk untuk melakukan tindak pidana.

Selain itu, otoritas turut menyelidiki hubungannya dengan Emre Tezmen, mantan eksekutif perusahaan manajer investasi yang berada di pusaran skandal tersebut. Sementara itu, suami Kaya, Ilyas Kaya, telah dibebaskan dari status larangan bepergian ke luar negeri.

Kaya diduga menguasai informasi orang dalam (insider information) yang berdampak signifikan terhadap pergerakan harga instrumen pasar modal. Sebelumnya, juru bicara partai oposisi utama Turki mengungkap rincian keuntungan yang dikantongi oleh Kaya.

Keluarga Kaya dilaporkan mengantongi dana sebesar 2,17 miliar lira Turki (sekitar Rp 786 miliar). Nilai tersebut berasal dari penjualan portofolio investasi yang nilai awalnya hanya tercatat sebesar 163 juta lira Turki atau sekitar Rp 59 miliar.

Sebagian besar keuntungan investasi itu berasal dari saham Ozata Denizcilik, sebuah perusahaan galangan kapal yang dibeli pada April 2026. Harga saham emiten tersebut meroket tajam pada 15 September 2026, melonjak berkali-kali lipat dari 220 lira Turki (Rp 79.600) menjadi 4.980 lira Turki (Rp 1,8 juta) per lembar.

Krisis likuiditas yang melanda pasar modal Turki diduga kuat dipicu oleh praktik manipulasi harga pada saham-saham bervolume perdagangan rendah. Kondisi ini menyebabkan harga saham ambles pada 16 September 2026 dan mengguncang stabilitas industri dana investasi di negara tersebut.

Sebagai informasi, Kaya telah mengundurkan diri dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AK) yang berkuasa pada September 2026. Sebelum mundur, eks menteri tersebut menjabat sebagai wakil ketua sekaligus salah satu tokoh senior di partai besutan pemerintah itu.