Mataram (ANTARA) - Anggota Komisi V DPRD Nusa Tenggara Barat, Nadirah Al Habsyi menilai keberadaan Sekolah Rakyat bisa menjadi solusi bagi puluhan ribu anak putus sekolah di wilayah itu sehingga mereka bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Ia menilai program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo bisa menjadi solusi, karena memang dikhususkan untuk anak-anak telantar yang tidak diurus orang tuanya. Meski di sisi lain sekolah negeri yang sudah terbangun selama ini juga harus mampu menampung anak-anak putus sekolah.
"Memang Sekolah Rakyat ini dikhususkan anak-anak yang telantar, yang tidak diurus sama orang tuanya. Mungkin dengan ada Sekolah Rakyat bisa disatukan, apalagi dijamin sama negara, difasilitasi semua, ini sangat luar biasa programnya Pak Prabowo itu. Jadi, jangan disia-siakan," ujarnya di Mataram, Minggu.
Kendati demikian, ia mengaku prihatin dan miris atas temuan puluhan ribu anak tidak sekolah (ATS) di NTB itu. Terlebih jika identifikasi menunjukkan anak setingkat SD pun belum pernah mengenyam pendidikan formal.
Nadirah meminta agar ada satuan kerja khusus untuk menindaklanjuti hasil temuan ATS tersebut. Ia juga menekankan agar Gubernur NTB memberikan perhatian lebih serius terhadap dunia pendidikan, mengingat anggaran pendidikan sebesar 20 persen yang harus mencakup semua kebutuhan.
"Malu juga kita kalau seandainya ada puluhan ribu anak putus sekolah. Pak Gubernur harus lebih betul-betul memperhatikan masalah dunia pendidikan karena anggaran 20 persen ini kan mencakup semua. Karena ini kan terkait dengan IPM kita," jelas anggota DPRD NTB dari Dapil NTB VII meliputi Kabupaten Dompu, Kota Bima, dan Kabupaten Bima ini.
Nadirah mengungkapkan ada sejumlah penyebab anak putus sekolah. Salah satunya adalah pernikahan dini.
"Mungkin ini karena ketidaktahuan mereka ya, dalam arti mereka belum siap menghadapi kehidupan rumah tangga sehingga sekolah diabaikan," ucapnya.
Selain itu, faktor lain anak yang ditinggal orang tua menjadi pekerja migran sehingga hanya tinggal bersama nenek yang tidak paham pentingnya masa sekolah, hingga anak yang diajak bekerja di ladang.
"Anak ini ditinggal pergi orang tuanya TKI, terus tinggal sama neneknya yang nggak paham masa sekolah. Anak diajak kerja di ladang, sehingga pendidikan mereka ikut terabaikan," ungkap Nadirah.
Ia pun mendorong agar pendataan dilakukan segera dengan sistem jemput bola menyikapi hal ini.
"Jangan disia-siakan, langsung saja didata. Jemput bola," tegasnya.
Meski demikian, penanganan ATS ini kata dia, tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Pendidikan saja, melainkan harus lintas sektor dan lintas OPD.
"Kalau bicara pendidikan bukan di satu sektor pendidikan saja, tapi lintas sektor ya, OPD baik dari tingkat infrastrukturnya, apa semua itu kan fasilitas yang harus diadakan," tegasnya lagi.
Oleh karena itu, ia berharap deteksi dini terhadap ATS ini bisa dilakukan lebih awal, agar persiapan Sekolah Rakyat dapat menampung lebih banyak anak.
"Ini sangat luar biasa kalau memang syukur lebih awal dideteksi supaya persiapan untuk Sekolah Rakyat itu bisa menampung lebih banyak lagi," katanya.
Sebelumnya Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB menemukan ketidaksesuaian data anak sekolah dalam proses verifikasi lapangan yang dilakukan di sejumlah lapangan.
Kepala Dikpora NTB Syamsul Hadi mengatakan berdasarkan dashbord Dikpora jumlah anak tidak sekolah tercatat 53 ribu anak, sedangkan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) menunjukkan sekitar 47 ribu anak.
"Dashboard kami tercatat 53 ribu, tapi di dashboard Pusdatin 47 ribu. Tapi itu pun belum kita mengatakan itu angka valid, karena terus-terus kita lakukan validasi," ujarnya.