Ekonomi

DPR Restui NTB-NTT Terbitkan Obligasi Daerah, Ini Syaratnya

DPR Restui NTB-NTT Terbitkan Obligasi Daerah, Ini Syaratnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) berpotensi bisa menerbitkan surat utang atau obligasi daerah ke depan untuk menunjang pembangunan dan optimasi potensi pariwisata di daerahnya.

Hal ini menyusul persetujuan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang menyepakati penerbitan obligasi daerah di kedua provinsi tersebut diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan Undang-Undang No.20 tahun 2022 tentang Provinsi NTB dan RUU perubahan UU No.21 tahun 2022 tentang Provinsi NTT.

Saat rapat panja, penerbitan obligasi daerah provinsi NTB masuk dalam ayat 4 huruf A dalam RUU tentang Provinsi NTB yang berbunyi, "Selain dukungan pendanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat: (huruf) A. Menerbitkan obligasi daerah."

Mayoritas para peserta rapat panja tersebut, terutama dari Komisi II menyepakati provinsi NTB bisa menerbitkan obligasi daerah. Meskipun demikian, sejumlah anggota Komisi II tetap menekankan penerbitan obligasi daerah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti menyetujui adanya butir penerbitan obligasi daerah, dengan catatan sesuai dengan serangkaian aturan yang harus dipenuhi oleh daerah untuk menerbitkan obligasi.

"Pertama yang huruf A, menerbitkan obligasi daerah, menurut saya enggak masalah. Saya sudah mempelajari itu enggak mudah juga menerbitkan pimpinan.Ada serangkaian aturan yang harus dipenuhi oleh daerah untuk menerbitkan obligasi. Kalau dia mampu berarti top daerah itu.Jadi kalaupun ini di apa diloloskan yang A enggak masalah," kata Azis dalam rapat panja di Gedung DPR RI, Jakarta pada Selasa (17/11/2026).

Seementara Wakil Ketua Baleg DPR RI Sutarman Panjaitan yang memimpin rapat menekankan bahwa meskipun diatur dalam UU, jika disahkan, dalam implementasinya tetap sesuai dengan permintaan pasar.

"Ini kan pertama menerbitkan obligasi daerah. Ini memang tergantung di laku itu enggak obligasinya itu," kata Sutarman saat rapat Baleg.

Sutarman pun mengetok palu untuk ayat 4 dalam RUU tentang Provinsi NTB, yang memuat sumber pendanaan daerah termasuk penerbitan obligasi daerah dan lainnya.

Kemudian, pada pembahasan RUU tentang Provinsi NTT juga diatur penerbitan obligasi daerah dalam di ayat 4 yang berbunyi, "Selain dukungan pendanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat titik dua. Huruf A, menerbitkan obligasi daerah."

Sutarman pun turut mengetok palu untuk ayat 4 dalam RUU tentang Provinsi NTT, yang memuat sumber pendanaan daerah termasuk penerbitan obligasi daerah dan lainnya.

Pendapat Kemenkeu Mengenai Penerbitan Obligasi

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (Dirjen DJPK) Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti, mengatakan bahwa Pemerintah mendukung obligasi dan sukuk daerah sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur.

"Kewenangan penerbitannya pada dasarnya telah tersedia dalam UU HKPD dan peraturan pelaksanaannya penerbitan obligasi/sukuk daerah telah diatur dalam UU HKPD, PP 1/2024 (HKFN), dan PMK 87/2024," ucapnya kepada CNBC Indonesia pada Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, tantangan utama bukan semata-mata kewenangan, melainkan kesiapan fiskal, proyek, kelembagaan, dan tata kelola. Karena itu, penguatan RUU sebaiknya diarahkan pada fasilitasi kesiapan daerah, bukan pelonggaran prinsip kehati-hatian.

Dirinya menjelaskan bahwa kemudahan dalam UU HKPD dan peraturan turunan, yakni persetujuan DPRD menyatu dengan persetujuan Rancangan APBD dan tenggat pasti, yaitu pertimbangan Mendagri paling lambat 15 hari kerja dan persetujuan Menkeu dalam 15 hari sejak menerima tembusan pertimbangan.

Adapun tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menjaga persiapan, persyaratan, pelaksanaan, dan pelaporan agar memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, efisien dan efektif, kehati-hatian, serta profesional.

"Untuk menjaga fiscal sustainability, penerbitan pembiayaan utang daerah harus memperhatikan batas kumulatif utang, kemampuan membayar (DSCR), batas defisit APBD, dan kelayakan kegiatan. Kesiapan juga mencakup dokumen perencanaan, kualitas laporan keuangan, studi kelayakan, serta kapasitas pengelolaan utang daerah," ucapnya.

Menurutnya, afirmasi lebih tepat berupa pendampingan proyek, penguatan kapasitas, dan fasilitasi proses-bukan pengecualian atas persyaratan prudensial.

Bagaimana agar pemda dapat terus menjaga agar batas utangdibawah sama dengan 75% pendapatan, DSCR di atas sama dengan 2,5; batas defisit saat ini 2,50% pendapatan daerah, dan kelayakan kegiatan tetap harus dipenuhi.

Dirinya menekankan bahwa kondisi fiskal kedua provinsi berbeda. NTB memiliki derajat desentralisasi fiskal yang relatif lebih baik, sedangkan NTT masih memiliki ketergantungan terhadap TKD yang lebih tinggi.

"Keduanya menghadapi tantangan rigiditas belanja dan ruang belanja modal. Pembiayaan utang seharusnya memperkuat kapasitas pembangunan, bukan menutup kebutuhan belanja rutin," ujarnya.

Pernyataan tersebut juga diutarakan Nufransa dalam pertemuan dengar pendapat saat rapat dengan Baleg DPR RI, unsur pemerintah lain, dan pemerintah daerah pada Senin (16/11/2026).

[Gambas:Video CNBC]