REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON, – Dinas Koperasi dan UKM (Dinkop-UKM) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, memperkenalkan pemanfaatan artificial intelligence (AI) kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Inisiatif ini bertujuan membantu mereka menghasilkan foto produk yang lebih menarik sebagai materi promosi digital.
Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan Ahli Madya Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon, Yayan Hendriyan, mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi ini menjadi salah satu materi dalam pelatihan kewirausahaan. Menurutnya, kemampuan menciptakan tampilan produk secara visual sangat diperlukan agar UMKM dapat memaksimalkan saluran pemasaran digital.
“Materinya tidak hanya pemasaran digital, tetapi juga pencatatan keuangan, transaksi nontunai, hingga pemanfaatan AI untuk membuat foto produk,” kata Yayan di Cirebon, Ahad.
Jangkauan Pelatihan dan Keterbatasan Anggaran
Yayan menjelaskan, pengenalan teknologi tersebut dilakukan melalui pelatihan dan kerja sama dengan berbagai pihak. Langkah ini diambil karena pemerintah daerah belum memiliki jangkauan pembinaan yang cukup untuk seluruh pelaku UMKM.
Sejak 2022 hingga Oktober 2026, tercatat sekitar 1.000 pelaku usaha telah mengikuti pelatihan digitalisasi. Jumlah ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan total UMKM di Kabupaten Cirebon yang diperkirakan mencapai 176 ribu pelaku usaha.
“Keterbatasan anggaran menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan pola pendampingan, sehingga pemerintah daerah memilih memanfaatkan platform digital yang telah tersedia,” ujarnya.
Untuk kegiatan pelatihan pada 2026, pihaknya menyediakan anggaran sekitar Rp150 juta. Dana tersebut mencakup berbagai materi kewirausahaan, termasuk pengenalan literasi teknologi digital. Yayan menegaskan bahwa alokasi itu bukan khusus untuk pengembangan teknologi digital, melainkan membiayai keseluruhan kegiatan pelatihan bagi pelaku usaha.
Kolaborasi dan Pemanfaatan Platform Eksisting
Guna memperluas akses pembelajaran, Dinkop-UKM membuka peluang kerja sama dengan penyedia layanan pesan-antar makanan, lembaga keuangan, serta perguruan tinggi. Yayan menilai, penggunaan platform yang sudah tersedia dinilai lebih memungkinkan, dibandingkan membangun aplikasi perdagangan elektronik sendiri yang membutuhkan biaya pengembangan dan pengelolaan berkelanjutan.
Selain penyediaan teknologi, pemerintah daerah juga perlu memperkenalkan layanan tersebut kepada pelaku usaha agar fasilitas yang tersedia benar-benar digunakan dalam kegiatan perdagangan.
“Melalui pelatihan tersebut, kami berharap pelaku UMKM dapat mengembangkan kemampuan promosi, memperbaiki pengelolaan keuangan, serta menyesuaikan kegiatan usahanya dengan perkembangan teknologi digital,” ucap Yayan.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.