JAKARTA -- Kementerian Sosial (Kemensos) akan menjadikan hutan kota seluas delapan hektare di kawasan Universitas Indonesia (UI) yang masuk wilayah menjadi Sekolah Rakyat. Pihak universitas disebut telah bersedia memberikan lahannya untuk dijadikan sekolah tersebut.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan, pihaknya telah melakukan pembahasan mengenai kesiapan lahan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Pasalnya, hutan kota tersebut masuk wilayah DKI Jakarta.
“Alhamdulillah, UI ini kan bersedia memberikan lahannya yang berada di sisi DKI Jakarta untuk Sekolah Rakyat. Kebetulan, lahan itu merupakan bagian dari hutan kota UI,” kata kata melalui keterangannya dia usai bertemu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Senin (16/11/2026).
Menurut dia, nantinya akan dilakukan perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemprov DKI Jakarta dan UI untuk merealisasikan rencana tersebut. Kemensos disebut akan terus melakukan koordinasi lebih lanjut terkait kesiapan administrasi dan penyusunan PKS.
“Hutan Kota UI itu ada 100 hektare lebih. Kurang lebih 8 hektare untuk keperluan Sekolah Rakyat. Itu sudah diproses, tinggal mungkin membutuhkan perjanjian kerja sama atau PKS antara Pak Gubernur dan Rektor UI,” kata dia.
Ia berharap, proses koordinasi dan penyusunan PKS antara Pemprov DKI Jakarta dan UI dapat berjalan lancar dan cepat. Dengan begitu, pembangunan Sekolah Rakyat di hutan kota tersebut bisa segera direalisasikan.
“Nanti kita ke sana mengecek tempatnya, setelah itu PKS. Mudah-mudahan bisa segera dieksekusi untuk dibangun,” kata dia.
Sekolah Rakyat merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto selepas terpilih. Sekolah berbasis asrama tersebut gratis dan menyasar anak-anak dari kalangan ekonomi bawah.
Pemerintah mengeklaim sudah 265 sekolah rakyat berdiri di 131 kabupaten/kota dengan murid sekitar 45 ribu anak.
Panti Sosial Direlokasi
Dalam pertemuan dengan Pramono, Gus Ipul juga membahas rencana perluasan lahan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 DKI Jakarta. Dalam rencana tersebut, fasilitas panti sosial milik Pemprov DKI Jakarta akan direlokasi, sehingga lahan yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
“Berikutnya, khusus Sekolah Rakyat yang di Jakarta Selatan, Margaguna, rencananya akan dilakukan perluasan untuk mendukung penyelenggaraannya,” kata Gus Ipul.
Selain membahas soal Sekolah Rakyat, Kemensos dan Pemprov DKI Jakarta juga menyepakati kolaborasi dalam pemutakhiran data serta perluasan registrasi ulang penerima bantuan sosial (bansos) melalui Perlinsos Digital. Kolaborasi tersebut akan direalisasikan melalui deklarasi Perlinsos di DKI Jakarta dengan melibatkan pengurus RT/RW, lurah, camat, serta pilar-pilar sosial.
Menurut Gus Ipul, para pengurus lingkungan itu nantinya akan berperan sebagai relawan Agen Perlinsos. Hal itu dilakukan untuk membantu proses pemutakhiran data dan registrasi ulang bansos secara digital.
Selain itu, pertemuan tersebut membahas rencana pelaksanaan uji coba (piloting) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2026 tentang Konsesi bagi Penyandang Disabilitas dan Insentif bagi Perusahaan. Hal itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi hak penyandang disabilitas agar memperoleh akses pelayanan publik yang lebih mudah, terjangkau, dan setara, khususnya di bidang transportasi dan kesehatan.