JAKARTA – PT BPR Fundbank Artha Pertiwi (BPR Fundbank) mencatatkan kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp40,81 miliar setelah diakuisisi FUNDtastic Group. Hingga Juni 2026, DPK perusahaan mencapai Rp196,46 miliar, meningkat dari Rp155,65 miliar pada akhir 2025.
Berdasarkan catatan kinerja perusahaan, total aset BPR Fundbank juga meningkat dari Rp166,63 miliar pada akhir 2025 menjadi Rp204,42 miliar per Juni 2026. Sementara itu, penyaluran kredit naik dari Rp150,57 miliar menjadi Rp159,97 miliar pada periode yang sama.
Direktur BPR Fundbank Hasta Sawindah mengatakan pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari sinergi dengan pemegang saham baru. Dukungan pemegang saham turut membantu perusahaan dalam menghimpun DPK.
“Pertumbuhan pesat ini tidak terlepas dari dukungan penuh pemegang saham yang turut aktif membantu proses penghimpunan Dana Pihak Ketiga,” ujar Hasta dalam siaran pers, Kamis (19/11/2026).
Pemegang Saham Pengendali BPR Fundbank Franky Chandra menjelaskan, mayoritas DPK yang dihimpun berasal dari optimalisasi ekosistem usaha FUNDtastic Group. Menurut dia, capaian tersebut menjadi langkah awal dari rencana ekspansi jangka panjang perusahaan.
“Kami berkomitmen untuk terus membesarkan BPR Fundbank dan membawanya bertransformasi menuju BPR Digital,” tegas Franky.
Pemegang Saham BPR Fundbank lainnya, Harry Hartono, mengatakan ekspansi bisnis akan tetap dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian perbankan. Hal tersebut diperlukan untuk menjaga keamanan nasabah seiring pertumbuhan usaha.
“Kami akan terus mendorong pertumbuhan BPR Fundbank secara berkelanjutan, namun dengan tetap mengedepankan aspek keamanan bagi nasabah,” kata Harry.
Perkembangan BPR Fundbank turut menjadi perhatian sejumlah lembaga saat Wakil Ketua Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (BSLPS), perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Komisi XI DPR RI, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengunjungi kantor pusat perusahaan di Central Ruko Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat (13/11/2026).
Wakil Ketua BSLPS Agung Ardhianto mengatakan BPR Fundbank menjadi objek pemantauan kepatuhan karena pertumbuhan asetnya yang pesat sejak akhir 2025. Menurut dia, perusahaan dinilai cukup patuh dalam menjalankan ketentuan LPS di tengah peningkatan DPK.
“Kami berharap BPR Fundbank dapat terus eksis di tengah situasi ekonomi saat ini serta tetap konsisten menerapkan tata kelola perusahaan yang baik,” ungkap Agung.
Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menyatakan parlemen mendukung penguatan industri BPR agar semakin kompetitif. Dia juga menyebut DPR siap membantu memperjuangkan sejumlah persoalan yang dihadapi industri tersebut, termasuk aturan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).
“DPR sangat mendukung pertumbuhan BPR dan siap membantu memperjuangkan berbagai permasalahan yang tengah dihadapi industri BPR saat ini, salah satunya terkait pelonggaran aturan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN),” jelas Misbakhun.
Sementara itu, Kepala OJK Jabodebek Wan Nurul Fachri mengatakan OJK akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk menjaga stabilitas industri perbankan.
“OJK berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan perbankan dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagai tugas utama kami, demi menjaga industri keuangan tetap sehat,” katanya.