Politik

BPKH targetkan dana kelolaan capai Rp195,29 triliun pada 2027

BPKH targetkan dana kelolaan capai Rp195,29 triliun pada 2027
penguatan tata kelola diarahkan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan haji yang transparan, akuntabel, prudent, dan terpercaya melalui penguatan tata kelola serta manajemen risiko

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menargetkan dana kelolaan mencapai Rp195,29 triliun pada 2027 atau meningkat dibanding pengelolaan pada 2026 yakni sebesar Rp188,55 triliun.

"Dalam RKAT 2027, BPKH menargetkan dana kelolaan sebesar Rp195,29 triliun dengan target perolehan nilai manfaat sebesar Rp13,49 triliun," kata Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin.

Selain dana kelolaan, BPKH menargetkan jumlah pendaftar haji baru sebanyak 495.312 orang. Lembaga tersebut juga memproyeksikan imbal hasil pengelolaan dana haji sebesar tujuh persen per tahun.

Untuk mendukung pengelolaan dana haji, BPKH mengusulkan anggaran program kemaslahatan sebesar Rp260 miliar dan biaya operasional Rp498,83 miliar. Selain itu, dialokasikan dana virtual account sebesar Rp2,6 triliun.

Fadlul menjelaskan usulan biaya operasional BPKH pada 2027 diarahkan untuk mendukung lima fokus utama, yakni penguatan kelembagaan, penguatan tata kelola, optimalisasi investasi, transformasi digital, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Pada aspek kelembagaan, BPKH berupaya memperkuat kapasitas organisasi dan membangun hubungan strategis dengan para pemangku kepentingan guna meningkatkan kepercayaan publik.

Sementara itu, penguatan tata kelola diarahkan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan haji yang transparan, akuntabel, prudent, dan terpercaya melalui penguatan tata kelola serta manajemen risiko.

"BPKH juga akan mengoptimalkan nilai manfaat melalui pengembangan investasi dan peningkatan kontribusi lembaga tersebut dalam ekosistem ekonomi haji dan umrah," kata Fadlul.

Di bidang digitalisasi, BPKH mendorong penguatan sistem informasi dan integrasi proses bisnis pengelolaan keuangan haji. Adapun penguatan SDM dilakukan melalui peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan budaya kinerja untuk membangun organisasi yang unggul dan berkelas dunia.

Fadlul mengatakan target tersebut diharapkan dapat mendukung pengelolaan dana haji yang berkelanjutan dan akuntabel serta meningkatkan manfaat bagi jamaah calon haji.

Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mendorong agar imbal hasil dapat mencapai minimal 10 persen, demi menjaga keberlanjutan dana haji serta menjawab tantangan penyelenggaraan ke depan.

Seiring dengan dimulainya pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji, kata Marwan, mesti jadi momentum penguatan dana haji.

"Apalagi kita lagi melakukan revisi Undang-Undang, supaya kita tahu celah-celahnya di mana sehingga imbal hasil lebih baik tapi bisa dipercaya, aman, dan uang haji tetap berlanjut dengan baik," kata Marwan.