Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memprioritaskan pembangunan hunian berbasis kearifan lokal berupa rumah bambu tahan gempa dalam tahap pemulihan pascagempa bumi 7,7 magnitudo di wilayah Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kepala BNPB Kristomei Sianturi yang ditemui selepas diskusi bertajuk Traces of Resilience di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa program rekonstruksi tersebut dijalankan melalui kolaborasi lintas kementerian bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).
"BNPB juga bekerja sama dengan Kementerian PPPA dan Kementerian PU membangun rumah tahan gempa. Kemarin ada usulan bagaimana kita melibatkan UMKM masyarakat dan pemberdayaan perempuan untuk membangun rumah dari bambu," kata dia.
Menurut dia, penggunaan konstruksi bambu dipilih karena material tersebut telah akrab dengan kehidupan sehari-hari masyarakat setempat sekaligus memiliki karakteristik struktur yang lentur dan tahan terhadap guncangan gempa bumi.
Selain mempercepat penyediaan hunian yang aman bagi penyintas gempa Flores yang terjadi pada Agustus 2026 lalu, pelibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta kelompok perempuan lokal diharapkan turut menggerakkan pemulihan ekonomi warga terdampak.
"Sehingga masyarakat yang memang sudah terbiasa untuk tinggal di rumah bambu yang tahan gempa, ya kita perbanyak itu. Kita menyesuaikan dengan kearifan lokal," kata dia.
BNPB sebelumnya melaporkan Flores NTT saat ini dalam masa transisi darurat menuju pemulihan. Pemerintah memberikan dua opsi bagi pemilik rumah rusak berat, yakni mengakses Dana Tunggu Hunian (DTH) untuk sewa rumah atau dibangunkan huntara. Namun sebagian besar warga terdampak tercatat memilih bantuan bentuk huntara.
Berdasarkan pemutakhiran data BNPB per 28 September 2026, progres pembangunan huntara di Kabupaten Manggarai mencatat empat unit selesai, 50 unit berprogres di atas 50 persen, dan 60 unit lainnya di bawah 50 persen dari total verifikasi 1.494 rumah rusak berat.
Di Kabupaten Manggarai Timur, dari target tahap pertama sebanyak 1.305 unit berkonsep insitu dan eksitu, sebanyak enam unit telah rampung dan 561 unit dalam pengerjaan.
Sementara di Kabupaten Ngada, sebanyak 11 unit huntara (enam unit mandiri dan lima unit insitu) telah selesai dibangun, sedangkan 272 unit lainnya masih dalam proses penyelesaian.
Untuk Kabupaten Nagekeo, sembilan unit huntara insitu berdiri 100 persen dan 173 unit dalam pengerjaan dari total verifikasi 314 rumah rusak berat.
Adapun di Kabupaten Sikka tercatat dua unit telah berdiri dengan tipe keluarga dan komunal, disusul 25 unit pengerjaan paralel. Di Kabupaten Ende, tujuh unit selesai dan tujuh unit dalam proses.
Di Kabupaten Manggarai Barat, pemerintah daerah masih merampungkan penyusunan Surat Keputusan (SK) penerima bantuan by name by address menyusul adanya peralihan keputusan warga dari DTH ke pilihan huntara.
Setiap penentuan lokasi pendirian huntara didahului dengan sosialisasi serta musyawarah bersama warga terdampak, seraya pemerintah daerah menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).