Jakarta (ANTARA) - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Mayjen TNI (Purn) Trenggono mengingatkan seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memahami tahapan validasi penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Trenggono mengemukakan sebelum SPPG beroperasi, dapur harus melakukan validasi ulang secara bertahap melalui Surat Penetapan Sementara (SPS), dimana dalam setiap prosesnya BGN akan menilai kesiapan mitra dan SPPG untuk melayani penerima manfaat.
"Seluruh kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), kepala regional, koordinator wilayah, kepala dapur, maupun koordinator kecamatan sekalipun, sampai tata usaha (TU), harus paham semua tentang urutan-urutan mekanisme SPS satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya. Jangan sampai ketika ditanya mitra atau orang lain, enggak paham," katanya dikutip dari Instagram resmi yang dikonfirmasi dari Jakarta, Selasa.
SPS BGN memuat ketentuan SPPG dapat melayani siapa saja yang telah melalui pendataan lintas-sektor berdasarkan nama dan alamat (by name by address).
Validasi ulang penerima MBG dalam setiap tahap dicek ulang agar program peningkatan kualitas gizi nasional tersebut tepat sasaran. SPPG harus dipastikan memiliki daftar penerima manfaat sesuai pendataan resmi, memiliki tata kelola yang patuh terhadap aturan, laporan keuangannya rapi dan akuntabel, serta dapur mampu memasak makanan yang aman dan bergizi.
"Sekali lagi, kita digaji oleh negara pakai uang rakyat dan pajak. Nanti akan ada tim asistensi dari tiap-tiap kabupaten/kota yang sudah ditunjuk, dapur akan dicek betul-betul, bagaimana kapasitas, isi dapur, dan kelengkapannya," ujar Trenggono.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan empat prioritas pembenahan MBG, yakni percepatan pemerataan MBG ke wilayah 3T, perbaikan tata kelola dapur atau SPPG, peningkatan keamanan dan mutu gizi makanan, serta penertiban data penerima manfaat dan pemberantasan penyimpangan.
Sebagai langkah perbaikan tata kelola, BGN juga telah menangguhkan (suspend) atau memberi sanksi khusus terhadap 6.097 SPPG yang tidak tertib dan disiplin dalam menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH).
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana menyampaikan kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran Kepala BGN Nomor 24 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Hari Pelayanan Efektif dan Pemberian Insentif Ketersediaan dan Mutu Layanan SPPG.
"Berdasarkan data Kedeputian Penyediaan dan Penyaluran, per 28 Oktober 2026, terdapat 6.097 SPPG yang tidak menyampaikan LPDH secara tertib dan disiplin. Oleh karena itu, Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan mengeluarkan surat suspend khusus yang mulai diberlakukan pada Senin, 2 November 2026," ujar Ketut.