12 November 2026 jadi salah satu hari paling monumental dalam sejarah Republik Indonesia. Dalam 2 tahun 23 hari sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, menyatakan mundur sebagai .
Gibran mundur dari jabatan wakil presiden di tengah kontroversi terkait ijazah SMA atau setara miliknya. Akhir Oktober lalu, Mahkamah Agung di tingkat kasasi menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum.
Sebelum itu, Mahkamah Konstitusi juga telah lebih dulu menyatakan tak menemukan bukti kuat yang dapat menunjukkan Gibran memiliki ijazah SMA atau setara di luar negeri.
Akhirnya, Gibran pun menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11).
Setelahnya, Gibran mengunggah sebuah video di akun Instagramnya yang menyatakan pengunduran dirinya tidak berkaitan dengan ijazah. Ia menyatakan menekankan bahwa seluruh dokumen pendidikannya ada dan lengkap.
"Ini bukan keputusan yang mudah, tapi ini adalah pilihan terbaik. Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah. Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah," katanya pada ungahan video.
Mohammad Hatta. (Photo by AFP) Foto: AFP |
Hatta: Dwitunggal di Persimpangan Jalan
Dalam sejarah Indonesia, Gibran bukanlah sosok pertama yang memutuskan berhenti dari jabatannya sebagai wakil presiden.
Pada Desember 1956, M Hatta juga menyatakan berhenti sebagai Wakil Presiden pendamping Presiden Sukarno saat itu.
Keputusan Hatta untuk mundur itu karena pandangan politik yang berbeda dengan Sukarno.
Hatta mengakui meletakkan jabatannya karena tidak sepaham dengan Bung Karno dalam menjalankan pemerintahan.
Pada 1955, Hatta mengirim sebuah surat kepada Ketua DPR saat itu, Sartono. Namun, DPR sempat menolak pengunduran diri Hatta itu. DPR masih berharap Bung Hatta mengubah keputusannya. Namun, 'Oom Kacamata' itu tetap kukuh atas pilihannya.
Setelah permintaan pengunduran dirinya yang pertama itu ditolak, ia kembali bersurat kepada DPR pada 23 November 1956.
Dalam suratnya itu, Hatta menyatakan akan segera mengakhiri masa jabatannya terhitung mulai 1 Desember 1956. DPR pun akhirnya menyetujui permintaan tersebut.
Melalui Keppres Nomor 13 Tahun 1957, Hatta pun secara resmi diberhentikan dengan hormat dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Empat tahun setelahnya, sekitar pertengahan 1960, Hatta menerbitkan pamflet berjudul 'Demokrasi Kita' yang dimuat dalam majalah Pandji Masyarakat besutan Buya Hamka.
Pamflet itu berisi kritikan Hatta terhadap pelaksanaan sistem demokrasi terpimpin oleh Sukarno yang diterapkan sejak 1959 silam. Hatta menilai pada praktiknya telah mulai menyimpang dari konstitusi dan kedaulatan rakyat.
