Jakarta (ANTARA) - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri mulai mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang dalam kasus penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak subsidi di Sulawesi Selatan.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Komisaris Besar Polisi Suhasto mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan polisi terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari Polda Sulsel.
"Untuk penanganan laporan TPPU tersebut akan diterima dan didalami oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri," kata Suhasto dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin.
Suhasto mengatakan potensi kerugian keuangan negara akibat kasus penyalahgunaan tersebut sebesar Rp67,9 miliar.
Maka dari itu, dalam pengusutan TPPU, penyidik akan menelusuri aliran dana pihak-pihak yang menerima ataupun menikmati hasil kejahatan serta aset yang juga berasal dari pencucian uang tersebut.
Dalam prosesnya, penyidik akan mengoptimalkan koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri transaksi keuangan dan aset dengan menerapkan prinsip follow the money dan follow the asset.
"Jadi, akan kami tracing (lacak, red.), uangnya ke mana saja. Kalau memang uangnya sudah tidak ada dan sudah dialihkan ke aset, akan kami telusuri juga asetnya di mana saja," katanya.
Suhasto mengatakan pengusutan TPPU ini merupakan bentuk komitmen Polri untuk memberikan efek jera kepada para pelaku, melindungi hak masyarakat atas BBM subsidi, dan mencegah kebocoran keuangan negara.
"Setiap aliran dana dan aset yang diduga berkaitan dengan hasil kejahatan, apalagi yang sudah disubsidi oleh negara ini, itu akan terus kami telusuri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” katanya menegaskan.
Sebelumnya, Polda Sulsel membongkar kasus dugaan penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi jenis biosolar menggunakan kapal tanker melalui jalur laut dengan total barang bukti disita sebanyak 120.000 liter atau 120 kiloliter.
Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan penyalahgunaan pengangkutan BBM tersebut dilakukan melalui rangkaian kegiatan pengangkutan dan pemindahan BBM.
BBM yang diangkut menggunakan sejumlah truk tangki, diduga dipindahkan ke dua kapal SPOB (Self Propelled Oil Barge).
Selanjutnya terjadi transaksi atau pengoperan BBM subsidi dengan metode ship-to-ship ke kapal tanker MT Bakti 1 di perairan Makassar.
Kegiatan tersebut diduga berlangsung sejak Oktober 2025 sampai dengan Februari 2026 dengan total volume pemindahan BBM bersubsidi tercatat sekitar 3.532 kiloliter.
Total terdapat tujuh tersangka yang ditetapkan. Saat ini, perkara penyalahgunaan pengangkutan tersebut telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan atau P-21.