Ekonomi

Asosiasi Pengusaha Lele Minta Dapur MBG Serap Hasil Budidaya Ikan

Asosiasi Pengusaha Lele Minta Dapur MBG Serap Hasil Budidaya Ikan
Jakarta, CNN Indonesia

Asosiasi Pengusaha Catfish Indonesia () meminta pemerintah memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi () menyerap hasil budidaya ikan untuk program Makan Bergizi Gratis ().

Ketua APCI Susilo Hartoko mengungkapkan kepastian penyerapan hasil budidaya diperlukan agar peningkatan produksi ikan melalui berbagai program pemerintah tidak berujung pada kelebihan pasokan atau overproduksi.

"Karena dapur SPPG ini adalah milik pemerintah, maka kewajiban itu harus diturunkan melalui keputusan-keputusan pimpinan yang ada di institusi terkait," ujar Susilo di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Selasa (17/11).

Menurut Susilo, pemerintah juga perlu memastikan hasil produksi tersebut memiliki pasar, salah satunya melalui penyerapan oleh dapur SPPG. Ia juga meminta agar arahan mengenai penyerapan ikan diteruskan hingga ke tingkat dapur.

Ia juga memperkirakan program pengembangan budidaya ikan tematik dapat menambah produksi sekitar 1,2 juta ton per tahun setelah 2029.

Saat ini, produksi budidaya ikan lele dan patin diperkirakan sekitar 1,4 juta ton.

"Jangan sampai nanti pasca 2029 program ini tidak dijalankan, risikonya akan tinggi terjadi over-produksi," ujar Susilo.

Di sisi lain, Kementerian Koordinator Bidang Pangan mendorong peningkatan konsumsi ikan dengan memasukkan komoditas tersebut dalam program MBG. Ikan dinilai dapat menjadi salah satu sumber protein untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat.

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan Yanti Permatasari mengatakan peningkatan konsumsi ikan tidak cukup hanya melalui ajakan kepada masyarakat.

Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan pasokan, distribusi, dan keterjangkauan harga.

"Ajakan konsumsi ini tidak akan cukup apabila pasokan, kemudian distribusi, dan keterjangkauannya belum terjamin," kata Yanti.

Ia juga menjelaskan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) melalui Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2026 mencakup upaya dari hulu hingga hilir, termasuk penyediaan ikan yang berkualitas dan aman, kemudahan akses, serta peningkatan minat masyarakat untuk mengonsumsi ikan.