Kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo () yang menjerat mantan Ketua KPK seakan berjalan di tempat. Hampir tiga tahun sejak Firli ditetapkan sebagai tersangka, kasus ini tak kunjung bergulir ke persidangan.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan dalam penanganan perkara ini, penyidik terkendala dalam melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk jaksa. Sebab, Firli beberapa kali mangkir dari panggilan pemeriksaan, padahal keterangan dia diperlukan untuk memenuhi kelengkapan berkas perkara.
"Memang beberapa waktu ada beberapa kendala terkait tentang pemenuhan berkas perkara yang P19 oleh kejaksaan. Setelah itu dilengkapi oleh teman-teman penyidik dari Krimsus dan ini dikirim kembali. Makanya untuk pemenuhan berkas perkara perlu kehadiran saudara FB," kata Budi kepada wartawan, Senin (16/11).
Beberapa waktu lalu, penyidik akhirnya mendatangi Firli di GOR Bulutangkis untuk menanyakan ihwal agenda pemeriksaan lanjutan. Kata dia, saat ini penyidik masih menunggu konfirmasi dari pihak Firli terkait rencana pemeriksaan tersebut.
"Beberapa waktu lalu penyidik dari Krimum menemui saudara FB untuk menyampaikan menghadiri atas panggilan pertama dan kedua dari penyidik Krimum. Saat ini penyidik masih menunggu konfirmasi dari pihak pengacara pendamping dari Pak FB untuk mensinkronkan waktu kapan akan hadir untuk dilaksanakan pemeriksaan," tutur dia.
Firli Bahuri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada 22 November 2023. Ia diduga melanggar sejumlah pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup.
Namun sejak penetapan tersangka, proses penyidikan dinilai berjalan lambat. Penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tercatat telah dua kali mengirimkan berkas perkara ke Kejati DKI Jakarta, namun keduanya dikembalikan karena dianggap belum lengkap.
Belakangan, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menyatakan telah mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus yang menyeret Firli. Pengembalian SPDP pada April lalu itu membuat kasus Firli mandek di kepolisian selama dua tahun terakhir.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati DKI Jakarta, Dapot Dariarma kala itu mengatakan SPDP itu dikembalikan lantaran petunjuk jaksa tak kunjung dipenuhi oleh penyidik Polda Metro Jaya.
"Kita kembalikan SPDP, bukan berkas lagi. SPDP pun kita kembalikan pada tanggal 7 Agustus 2025," kata dia kepada wartawan, Jumat (24/4).