Majelis Permusyawaratan Rakyat () memundurkan jadwal prosesi pemilihan, penetapan, dan pelantikan wakil presiden baru pengganti menjadi 9 Desember dari semula 2 Desember 2026.
Keputusan itu diambil usai MPR kembali menggelar rapat gabungan merespons surat yang dikirim Presiden Prabowo Subianto sebelumnya.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menuturkan Prabowo telah mengirim surat resmi yang mengusulkan agar sidang paripurna diundur dari semula 2 Desember menjadi 9 Desember karena masih perlu membicarakan sosok cawapres dengan partai koalisi.
"Presiden memerlukan bicara dengan koalisi dan berbagai tokoh, karena itu presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan jabatan wapres diusulkan tanggal 9 Desember," kata Muzani di kompleks parlemen, Senin (16/11) kemarin.
Meski begitu, jadwal pelaksanaan paripurna 9 Desember masih lebih cepat 33 hari dari tenggat 60 hari yang jatuh pada 11 Januari 2027, merujuk pada aturan UUD dan UU MD3.
Dalam Paripurna, MPR nantinya akan memilih, menetapkan, dan melantik wapres baru pengganti Gibran, terhadap satu dari dua nama yang diusulkan Presiden.
Ketentuan soal waktu pelaksanaan paripurna pemilihan dan pelantikan wapres juga telah diatur dalam Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib. Pasal 136 ayat 1 menyebutkan, Presiden paling lambat harus menyerahkan dua nama calon wakil presiden dua pekan sebelumnya.
Sehingga, jika dihitung mundur 14 hari sebelum 9 Desember, dua nama usulan cawapres pengganti Gibran yang dikirim Presiden Prabowo ke MPR harus diterima Rabu, 25 November pekan depan.
Namun, Muzani masih belum memutuskan mekanisme pemilihan satu dari dua nama tersebut, apakah melalui voting atau musyawarah mufakat.
"Soal mekanisme penyelenggaraan rapat paripurna, apakah voting atau apa, nanti akan dipersiapkan oleh panitia ad hoc," kata Muzani dalam jumpa pers usai rapat gabungan MPR di kompleks parlemen, Senin (16/11).
"Nanti panitia ad hoc yang akan menjelaskan tentang detail teknis pelaksanaan itu," imbuhnya.
Gibran resmi berhenti usai menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai wapres ke MPR pada Kamis (12/11). Gibran mundur di tengah polemik surat penyetaraan pendidikan ijazah SMA yang dibatalkan Mahkamah Agung (MA).
Di DPR, polemik surat tersebut direspons dengan proses politik berupa hak menyatakan pendapat (HMP) yang disukai 120 dari sekitar 580 anggota DPR dari semula fraksi.
Namun, dalam pernyataannya usai mundur, Gibran mengatakan pengunduran dirinya tak terkait ijazah.
"Ini bukan keputusan yang mudah tapi ini adalah pilihan terbaik. Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah, sekali lagi tidak berkaitan dengan ijazah," kata Gibran