REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan atas uji materiil Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP (KUHAP 2025) yang diajukan oleh tiga orang advokat dan satu mahasiswa. Para pemohon mempersoalkan aturan penyadapan yang dinilai memberikan kewenangan mutlak kepada penyidik tanpa batasan yang jelas.
Permohonan ini diajukan oleh Pardamean Sihombing, Eprina Manurung, Christian Adrianus Sihite yang berprofesi sebagai advokat, serta Matthew Febrian Otniel Lambok Hutasoit yang merupakan mahasiswa. Sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo bersama Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah ini berlangsung di Jakarta pada Rabu.
Dalam dalilnya, para pemohon menyatakan Pasal 136 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Penyidik dapat melakukan penyadapan untuk kepentingan penyidikan” bertentangan dengan sejumlah pasal dalam UUD 1945. Pasal-pasal yang dianggap dilanggar adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2).
Kekhawatiran Penyadapan Tanpa Batas
Christian Adrianus Sihite selaku pemohon menjelaskan bahwa penyadapan terhadap satu nomor telepon selalu merangkap dua pihak, yaitu pemilik nomor yang menjadi target dan setiap orang yang berkomunikasi dengannya. “Oleh karena itu, para pemohon dapat ikut tersadap tanpa pernah menjadi tersangka,” ujarnya di hadapan majelis hakim.
Para pemohon menguraikan bahwa norma a quo memberikan kewenangan menyadap kepada penyidik tanpa syarat apapun. Tidak ada ketentuan mengenai jenis tindak pidana, ambang batas bukti, izin peradilan, maupun aturan tentang mendengarkan, merekam, dan mencatat transmisi informasi elektronik melalui jaringan kabel maupun nirkabel.
Mereka menilai kerugian konstitusional yang dialami bersifat aktual dan potensial. Sebab, sejak berlakunya aturan ini pada 2 Januari 2026 tanpa ketentuan peralihan yang menangguhkan pelaksanaannya, bahaya dari kewenangan menyadap yang tidak dibatasi undang-undang tersebut telah tampak secara nyata.
Atas dasar itu, para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 136 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Mereka mengusulkan pemaknaan baru yang mewajibkan penyidik mendapat izin ketua pengadilan negeri sebelum melakukan penyadapan, serta dalam keadaan mendesak wajib meminta persetujuan dalam waktu 1x24 jam. Jika persetujuan tidak diberikan, penyadapan wajib dihentikan dan hasilnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti.
Catatan Hakim Konstitusi
Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah memberikan catatan terkait kedudukan hukum para pemohon serta adanya potensi kontradiksi antara dalil permohonan dengan posita. “Saudara sepertinya ini mempersoalkan penyadapan, padahal di posita tidak mempersoalkan, ini bisa ada terjadi kontradiksi ya. Diklirkan nanti, apakah benar-benar tidak mempersoalkan penyadapan? Berarti apa?” kata Guntur.
Sementara itu, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic meminta agar para pemohon memperkuat bukti-bukti dari kekhawatiran atas penyadapan tersebut dengan melampirkannya dalam permohonan. “Dari segi substansi ini menarik, tetapi perlu pada Pemohon untuk membangun argumentasi dalam positianya yang berkaitan dengan advokat, yang dapat meyakinkan Mahkamah,” ujar Daniel.
Di akhir persidangan, Ketua MK Suhartoyo memberikan waktu selama 14 hari sejak berakhirnya sidang pemeriksaan pendahuluan kepada para pemohon untuk memperbaiki permohonannya. Naskah perbaikan dapat diserahkan selambat-lambatnya pada Selasa (1/12).
Konten ini diolah dengan bantuan AI.