Standar Pelayanan Publik

Standar Pelayanan Publik Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (KEMENPAN) Nomor 63/KEP/7/2003

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (KEMENPAN) Nomor 63/KEP/7/2003 yakni harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan serta kepastian bagi penerima pelayanan.Standar pelayanan merupakan suatu ukuran yang dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan ataupun penerima pelayanan. Standar pelayanan, sekurang-kurangnya wajib meliputi beberapa point sebagai berikut di bawah ini:

  1. Prosedur Pelayanan
    Prosedur pelayanan dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
  2. Waktu Penyelesaian
    Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
  3. Biaya Pelayanan
    Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberi pelayanan.
  4. Produk pelayanan
    Produk pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
  5. Sarana dan prasarana.
    Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara
    pelayanan publik.
  6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan.
    Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan prilaku yang dibutuhkan.