Proses Lelang Elektronik (LPSE)

LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.LPSE dibangun dengan tujuan

  • Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
  • Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
  • Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
  • Mendukung proses monitoring dan audit;
  • Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

Tetapi faktanya semenjak dibentuk hingga sekarang LPSE lebih tepat  disebut sebuah ladang KKN terorganisir Transparansi hanya ada di internet, persaingan usaha tidak lagi sehat, siapa pengusaha yang dekat dengan pejabat itulah pengusaha yang menang . Dengan adanya LPSE diharapkan supaya pelaku usaha dapat mengakses pasar diseluruh negeri hanya slogan. Faktanya akses itu hanya milik mereka yang punya kedekatan dengan pemangku kepentingan. Yang jelas LPSE tidak berjalan efisien dan efektif akibat perilaku sejumlah orang yang lebih mengedepankan kepentingan pribadi,

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Laporan Tahunan 2010 menyebutkan bahwa kasus tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa menempati peringkat kedua terbanyak setelah penyuapan.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap kabupaten/kota memiliki Laman LPSE yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota itu sendiri. Mereka setiap tahun membuat pengumuman berbagai pengadaan barang dan jasa. Mulai peningkatan jalan, Rehabilitasi fasilitas-fasilitas umum sampai pengadaan seragam dinas. Namun pengumuman tersebut tidak serta merta diunggah dilaman LPSE melainkan mereka mencari penyedia  terlebih dahulu  kemudian dukumen pengadaan diunggah.(biasanya yang ditunjuk perusahaan milik orang dekat/kerabat/saudara penguasa daerah, bila nilai proyek terlalu kecil yang ditunjuk perusahaan lain hanya saja tetap harus ada komitmen feenya )

Dibawah ini modus operasi KKN dalam pengadaan barang dan jasa.

Pihak pemerintah atau yang ditunjuk (Makelar Proyek) menemui atau mengundang penyedia secara personal untuk menyampaikan rencana pengadaan barang dan jasa yang akan diumumkan.Yang menjadi pokok pembicaraan dalam pertemuan tersebut tentunya tentang nilai proyek, spesifikasi proyek/barang dan komitmen feenya. Setelah ada kesepakatan pihak penyedia lalu diperintahkan membuat penawaran ketika pengumuman itu diunggah dilaman LPSE.

Bagaimana bila spesifikasi barang yang dubutuhkan tidak dimiliki oleh penyedia? ternyata hal ini tidak menjadi kendala.

Pada tahun 2019 ini salah satu  dinas kabupaten di Jawa timur sedang membutuhkan barang berupa alat berat (excavator). Sesui rencana pengadaan spesifikasinya yang cocok hanya buatan jepang. Sementara pihak penyedia yang mau memberi fee besar hanya memiliki Produk Eropa. Alhasil Spesifikasi barang yang diumumkan pun sama persis dengan dengan barang yang dimiliki pemberi fee besar yaitu produk Eropa.

Masih ditahun 2019 ini.Salah satu dinas di Jawab tengah akan mengumumkan pengadaan barang dan jasa untuk  peningkatan jalan dan Rehabilitasi sebuah gedung pukesmas.Beberapa teman pemilik perusahaan konstruksi ditawari untuk menjadi penyedianya dengan nilai komitmen fee 10% . Ketika pemilik perusahaan konstruksi bertanya mengenai apakah sudah ada di LPSE……………? sang makelar proyek menjawab itu nanti setelah fee diberikan, sebelum ada kuncian mustahil akan di umumkan di LPSE. pemilik perusahaan konstruksipun kembali bertanya. Apakah nanti ketika di unggah di Laman LPSE…………dimenangkan oleh perusahaan lain? Aman boss,..yang dimenangkan pasti perusahaan boss karena boss yang ngunci..

Dari dua kejadian diatas cukup menjadi untuk menvonis bahwa LPSE yang semula dibuat untuk sebuah transparansi ternyata digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk mencari keuntungan pribadi dan golongannya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *